OBORNASIONAL.COM, PASURUAN – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dituntut semakin adaptif dalam menghadapi era disrupsi.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pengelola Kepegawaian BKPSDM Tahun 2025, Sabtu 6 Desember 2025
Shobih menyebut, dinamika global yang penuh ketidakpastian menempatkan birokrasi pada tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Perubahan cepat, kompetisi tinggi, serta perkembangan teknologi yang masif menuntut ASN untuk mampu beradaptasi dan bekerja lebih inovatif.
“Pemerintah tidak cukup hanya responsif. Harus antisipatif dan inovatif. Di sisi lain, masyarakat semakin kritis dan menuntut pelayanan yang cepat, tepat, efisien, dan transparan,” ujarnya, didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Pasuruan Niuk Ida Suryani.
Ia menegaskan bahwa ASN wajib menyesuaikan diri dengan perubahan—terutama melalui literasi digital, inovasi layanan, serta peningkatan kualitas kinerja.
Tujuannya, kata dia, adalah memperkuat transparansi, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang modern.
Wabup yang akrab disapa Gus Shobih itu mengapresiasi penyelenggaraan Bimtek sebagai ruang pembelajaran dan evaluasi bagi ASN BKPSDM.
Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat komitmen reformasi birokrasi.
“Bimtek ini bukan sekadar tempat berbagi pemahaman, tetapi momentum untuk merefleksikan langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Ini penegasan bahwa birokrasi daerah harus bergerak lebih cepat dan lebih adaptif,” katanya dalam kegiatan yang dihadiri ratusan ASN BKPSDM.
Ia berharap pelatihan ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, termasuk membangun budaya kerja yang menekankan profesionalisme, integritas, responsivitas, kolaborasi, dan inovasi dalam setiap tugas pemerintahan.
“Perubahan birokrasi tidak mungkin berhasil tanpa dukungan penuh dari ASN sebagai pelaksana utama kebijakan publik,” imbuhnya.
Bimtek digelar selama tiga hari, 5–7 Desember 2025, dengan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten.
Kegiatan berlangsung dinamis dan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kualitas layanan publik dan tata kelola kepegawaian.(*)
