OBORNASIONAL.COM, PASURUAN – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendorong percepatan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial tidak salah sasaran.
Hal itu disampaikan dalam sosialisasi DTSEN yang dihadiri camat, kepala desa, dan pilar-pilar sosial di Gedung Diponegoro, Bangil, Kabupaten Pasuruan, Sabtu, 7 Februari 2026.
Gus Ipul mengatakan akurasi data menjadi fondasi utama seluruh kebijakan bantuan sosial. Menurut dia, pembenahan data merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang harus dijalankan pemerintah pusat hingga daerah. “Kalau datanya keliru, kebijakannya juga akan meleset,” kata Gus Ipul.
Ia menyebut pemutakhiran data tidak bisa hanya mengandalkan jalur administratif. Proses verifikasi harus melibatkan musyawarah di tingkat dusun, RT, dan RW agar kondisi sosial ekonomi warga tergambar secara riil. Data yang dihimpun di daerah, kata dia, akan menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menetapkan program bantuan.
Gus Ipul mencontohkan pengalaman Kabupaten Banyuwangi dalam membenahi data penerima bantuan sosial. Pada awalnya, tingkat ketidaktepatan sasaran mencapai 77 persen. Setelah dilakukan pembaruan data secara berkelanjutan dan melibatkan masyarakat, angka tersebut turun menjadi 28 persen.
Kementerian Sosial menargetkan tingkat kesalahan data bantuan sosial bisa ditekan hingga di bawah 10 persen, bahkan 5 persen, seiring penerapan digitalisasi penyaluran bantuan. “Digitalisasi akan mempersempit ruang kesalahan dan manipulasi data,” ujar dia.
Selain membahas DTSEN, Gus Ipul juga menyinggung program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Sekolah berasrama itu akan dibangun secara permanen dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas.
Menurut dia, hingga tahun ini pemerintah telah membangun 104 titik Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk di Kota Pasuruan. Melalui pemutakhiran data yang akurat, masyarakat yang masuk dalam kelompok desil satu dan dua dipastikan memperoleh pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.
“Semua kembali ke data. Kalau datanya tepat, tidak ada keluarga miskin yang terlewat dari bantuan maupun akses pendidikan,” kata Gus Ipul.(*)
