OBORNASIONAL.COM, PASURUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menyetujui rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 250 miliar untuk tahun anggaran 2027.
Dana tersebut dialokasikan sepenuhnya untuk mempercepat pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Purwodadi di wilayah selatan Kabupaten Pasuruan.

Persetujuan bersama itu disahkan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin, 16 November 2026.
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat tersebut dihadiri Bupati Pasuruan H. Muhammad Rusdi Sutejo, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para camat.
“Dengan kemauan, tekad, dan komitmen yang tinggi dari kita semua, kita telah merampungkan pembahasan rencana pinjaman daerah. Ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam merespons kebutuhan masyarakat,” kata Samsul Hidayat dalam keterangannya.
Nilai pinjaman sebesar Rp 250 miliar tersebut menyusut Rp 113 miliar dari usulan awal pemerintah daerah yang mencapai Rp 363 miliar. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pasuruan, Agus Suyanto, menjelaskan pemangkasan dilakukan setelah badan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencermati kapasitas fiskal daerah.
Menurut Agus, efisiensi plafon pinjaman terjadi karena dua proyek wisata dikeluarkan dari skema pembiayaan utang tersebut. “Alokasi untuk Pasar Wisata Cheng Hoo dan Pemandian Alam Banyu Biru dikeluarkan dari skema pinjaman,” ujarnya.
Dengan fokus tunggal pada pembangunan RSUD Purwodadi yang dirancang berkapasitas 171 tempat tidur, dana Rp 250 miliar dirinci untuk dua pos utama: Rp 246,25 miliar untuk konstruksi fisik gedung utama dan penunjang, serta Rp 3,75 miliar untuk jasa konsultasi manajemen konstruksi.
Adapun kebutuhan pengadaan alat kesehatan, furnitur, dan persiapan operasional yang mencapai Rp 193,14 miliar tidak masuk dalam skema pinjaman. Pembiayaan kebutuhan tersebut akan dipenuhi secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni atau skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada periode 2027 hingga 2032.
“Badan Anggaran menyimpulkan bahwa rencana pinjaman daerah untuk pembangunan RSUD Purwodadi telah selesai dibahas, dinilai harmonis secara yuridis, dan disetujui untuk ditetapkan dalam Rancangan APBD Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027,” kata Agus.
Pengesahan dalam sidang paripurna itu ditandai dengan penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 20 Tahun 2026 oleh Samsul Hidayat, yang kemudian diikuti penandatanganan naskah persetujuan bersama antara pimpinan dewan dan Bupati Pasuruan.
Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo beralasan instrumen pinjaman daerah ditempuh karena keterbatasan ruang fiskal APBD saat ini. Menurut dia, skema tersebut menjadi alternatif paling realistis untuk segera merealisasikan fasilitas kesehatan di kawasan selatan.
Rusdi menyebut kehadiran RSUD di Kecamatan Purwodadi sangat dinantikan warga di wilayah selatan—meliputi Kecamatan Purwodadi, Tutur, Purwosari, Wonorejo, hingga Sukorejo—yang selama ini harus menempuh jarak jauh ke wilayah utara untuk mendapatkan layanan gawat darurat.
Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengklaim pengelolaan pinjaman bertenor 10 tahun dengan masa tenggang (grace period) 36 bulan itu akan dijalankan secara transparan dan tidak mengganggu belanja pelayanan dasar masyarakat.
“Keputusan yang kita ambil hari ini tidak sekadar melahirkan sebuah warisan pembangunan yang akan dinikmati oleh generasi mendatang, tetapi juga sebuah akses kesehatan yang lebih dekat, lebih cepat, dan lebih aman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan,” kata Rusdi.(*)












