OBORNASIONAL.COM, PASURUAN – Rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar menjadi salah satu sorotan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2027.
Sejumlah fraksi DPRD meminta pemerintah daerah menghitung secara cermat kemampuan fiskal sebelum mengambil kebijakan pembiayaan tersebut.
Catatan itu mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin, 2 November 2026. Sidang diawali dengan penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD 2027 oleh Bupati Pasuruan Muhammad Rusdi Sutejo.
Dalam paparannya, Rusdi menyebutkan target pendapatan daerah sebesar Rp3.528.333.982.321. Adapun belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp3.705.185.923.923.
Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp176,85 miliar antara proyeksi pendapatan dan belanja daerah. Struktur pembiayaan untuk menutup selisih tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam pembahasan anggaran.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Syamsul Hidayat mengatakan penyusunan APBD harus memperhatikan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Menurut dia, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran sehingga penyusunannya harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Rusdi mengakui penyusunan RAPBD 2027 menghadapi dinamika, terutama karena kepastian transfer ke daerah dari pemerintah pusat baru diterima pada September 2026. Padahal, proses perencanaan anggaran telah dimulai sejak awal tahun.
“Kepastian transfer ke daerah dari pemerintah pusat baru turun September 2026, sehingga nantinya harus ada penyesuaian perangkaan RAPBD 2027 pada waktu pembahasan antara TAPD dengan Banggar DPRD Kabupaten Pasuruan,” ujar Rusdi.
Ia berharap pembahasan bersama legislatif dapat berjalan sesuai tahapan sehingga APBD 2027 bisa ditetapkan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam Rapat Paripurna II, sejumlah fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan anggaran tersebut.
Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Shonhaji Abd. Wahid, meminta pemerintah daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat kecil maupun pelaku usaha.
PKB juga meminta alokasi anggaran pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta bantuan sosial benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Namun, perhatian utama fraksi tersebut tertuju pada rencana pinjaman daerah Rp363 miliar.
Shonhaji menilai kebijakan pembiayaan itu harus didasarkan pada perhitungan kemampuan fiskal yang matang. Ia mengingatkan agar pinjaman tidak menjadi beban keuangan pemerintah daerah dalam jangka panjang.
“Perhatian khusus kami berikan terhadap rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar. Kami mengingatkan agar kebijakan pembiayaan tersebut benar-benar didasarkan pada perhitungan kemampuan fiskal yang matang,” kata Shonhaji.
Sorotan terhadap rencana pinjaman juga disampaikan Fraksi Partai Golkar. Juru bicara fraksi, Gaung Andaka Ranggi Purbangkara, meminta pemerintah daerah melakukan kajian kelayakan dan mitigasi risiko sebelum merealisasikan pembiayaan tersebut.
Dana pinjaman itu direncanakan untuk mendukung sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan RSUD Purwodadi, Pasar Wisata Cheng Ho, dan Pemandian Alam Banyu Biru.
Golkar juga mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendapatan baru melalui inovasi dan optimalisasi potensi ekonomi, bukan semata-mata mengandalkan kenaikan tarif pajak.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber pendapatan baru melalui inovasi dan optimalisasi potensi ekonomi, tanpa harus melakukan kenaikan tarif pajak secara signifikan,” ujar Gaung.
Selain persoalan pinjaman, Golkar menyoroti alokasi belanja modal sektor pendidikan yang disebut hanya mencapai Rp5,1 miliar.
Menurut Gaung, angka tersebut perlu mendapat perhatian karena sektor pendidikan masih membutuhkan dukungan anggaran untuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
“Alokasi belanja modal sektor pendidikan yang hanya mencapai Rp5,1 miliar ini perlu mendapat perhatian khusus, terutama untuk mendukung perbaikan fasilitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru honorer,” tuturnya.(*)
