OBORNASIONAL.COM, PASURUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menyetujui dua rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD tahun 2026. Kedua regulasi tersebut mengatur perubahan pajak dan retribusi daerah serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD).
Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kabupaten Pasuruan yang digelar di gedung dewan, Rabu (11/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat dan dihadiri Bupati Pasuruan Mohamad Rusdi Sutejo, Wakil Bupati Shobih Asrori, serta Sekretaris Daerah Yudha Triwidya Sasongko.
Dari total 50 anggota DPRD, sebanyak 37 legislator hadir dalam rapat tersebut. Dengan jumlah kehadiran itu, sidang dinyatakan memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan.
Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat mengatakan, persetujuan kedua raperda merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi legislasi DPRD dalam menghasilkan regulasi yang mendukung pembangunan daerah.
“Rapat paripurna ini merupakan bukti kepedulian dan keseriusan kita dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang transparan dan akuntabel,” kata Samsul.
Sebelum memasuki agenda pembahasan, pimpinan dan anggota DPRD juga memperingati Hari Pahlawan 2026. Momentum tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi penyelenggara pemerintahan untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Pasuruan menyampaikan laporan hasil pembahasan Raperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Juru Bicara Bapemperda DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugianto, menjelaskan bahwa perubahan regulasi dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan daerah sekaligus memperkuat sumber pendapatan asli daerah (PAD).
“Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sugianto.
Menurut dia, perubahan perda tersebut mencakup 13 ketentuan pokok. Salah satunya menyangkut penataan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara berjenjang.
Regulasi itu juga memuat kebijakan keringanan tarif bagi lahan yang digunakan untuk produksi pangan dan peternakan.
Ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Pasuruan.
Selain persoalan pajak, perubahan aturan juga menyasar retribusi pelayanan kebersihan.
Sejumlah fasilitas, seperti tempat ibadah, fasilitas sosial, dan jalan umum, dikecualikan dari objek retribusi kebersihan sesuai ketentuan yang diatur.
Sugianto mengatakan, penyesuaian tarif retribusi harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.
Ia memastikan pembahasan raperda telah melalui sejumlah tahapan sebelum memperoleh persetujuan bersama.
“Pembahasan telah melalui tahapan harmonisasi di Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, fasilitasi Pemprov Jatim, hingga evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri sebelum disetujui bersama,” katanya.
Selain perubahan aturan pajak dan retribusi, DPRD Kabupaten Pasuruan juga menyetujui Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Modal BUMD.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kabupaten Pasuruan, Sugiarto, menyampaikan bahwa penyertaan modal merupakan instrumen investasi pemerintah daerah untuk memperkuat kinerja perusahaan daerah.
Dalam laporan Pansus II, pemerintah daerah disebut telah merealisasikan penyertaan modal kepada BUMD dengan nilai akumulatif Rp101,54 miliar hingga tahun anggaran 2025.
Sementara itu, rencana penambahan penyertaan modal yang disetujui mencakup empat BUMD dengan batas maksimal keseluruhan mencapai sekitar Rp368,54 miliar.
Rinciannya, PT BPR Jatim memperoleh alokasi maksimal Rp2 miliar, PT BPR Mina Mandiri Rp8 miliar, Perumda Air Minum Giri Nawatirta Rp236,04 miliar, dan PT Pasuruan Lestari Jaya Rp122,48 miliar.
“Penyertaan modal daerah merupakan bentuk investasi pemda melalui pemisahan aset untuk memberikan kepastian hukum, menjamin transparansi, serta mendukung tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujar Sugiarto.
Meski menyetujui penambahan modal tersebut, Pansus II memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah.
Salah satu rekomendasi utama adalah agar pencairan penyertaan modal tidak dilakukan sekaligus, tetapi dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Pansus juga meminta setiap tahapan investasi didasarkan pada evaluasi kinerja dan kondisi kesehatan keuangan masing-masing BUMD.
Analisis investasi secara independen dinilai penting untuk memastikan dana pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat ekonomi.
“Kami merekomendasikan agar penambahan modal ini wajib berbanding lurus dengan peningkatan dividen bagi APBD serta perbaikan kualitas pelayanan dasar masyarakat,” tegas Sugiarto.
Dengan demikian, tambahan modal tidak hanya ditujukan untuk memperbesar kapasitas usaha BUMD, tetapi juga harus menghasilkan kontribusi nyata terhadap PAD dan peningkatan pelayanan publik.
Setelah mendengarkan laporan Bapemperda dan Pansus II, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPRD terhadap kedua raperda.
Persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Pasuruan Nomor 19 Tahun 2026 yang ditandatangani Ketua DPRD Samsul Hidayat.
Rapat dilanjutkan dengan penandatanganan naskah persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
Bupati Pasuruan Mohamad Rusdi Sutejo menyampaikan apresiasi kepada DPRD, khususnya Bapemperda dan Pansus II, yang telah menyelesaikan pembahasan kedua regulasi tersebut.
Rusdi menegaskan bahwa pemerintah daerah akan memperhatikan seluruh rekomendasi DPRD, terutama terkait mekanisme penyaluran penyertaan modal kepada BUMD.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh bahwa penyaluran penyertaan modal ini akan dilakukan secara bertahap dengan senantiasa memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta kinerja BUMD,” kata Rusdi.
Menurut dia, tambahan penyertaan modal harus mampu meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD sekaligus memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
Pemerintah daerah juga berkomitmen agar penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi tetap mempertimbangkan prinsip keadilan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Rusdi berharap dua regulasi tersebut dapat menjadi landasan hukum untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Semoga setiap langkah dan kebijakan yang kita tetapkan bersama membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan,” pungkasnya.(*)
