OBORNASIONAL.COM, PASURUAN – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas menyatakan telah menyiapkan skema penanganan Sungai Wrati di Kabupaten Pasuruan, menyusul banjir tahunan yang kerap melanda sejumlah desa di bantaran sungai tersebut.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan antara BBWS Brantas, Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Forum DAS Wrati di kantor BBWS Brantas, Surabaya, Kamis, 23 April 2026.
Kepala Bidang Perencanaan BBWS Brantas, Silo, mengatakan pihaknya telah merumuskan langkah penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tahap awal, BBWS merencanakan normalisasi sungai, pelebaran badan Sungai Wrati dari 13 meter menjadi 20 meter, serta pemanfaatan Sungai Bangil sebagai tampungan debit air.
“Total kebutuhan anggaran sekitar Rp 9 miliar dan sudah kami ajukan ke pemerintah pusat,” kata Silo.
Namun, pemerintah daerah menegaskan kewenangan pengelolaan Sungai Wrati berada di tangan BBWS Brantas. Kepala Dinas PU SDA-BM-BK Kabupaten Pasuruan, Sarinah, mengatakan pihaknya hanya dapat mendukung jika diminta secara resmi.
“Kami siap membantu, termasuk dari sisi anggaran, sepanjang mekanismenya jelas dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” ujarnya.
Keluhan datang dari pemerintah desa dan warga terdampak. Kepala Desa Kedungringin, Rizky Wahyuni, menyebut banjir telah menjadi persoalan menahun selama lebih dari tiga dekade. Dalam lima tahun terakhir, genangan air disebut semakin lama surut.
“Bantuan yang datang selama ini hanya bersifat darurat, belum menyentuh solusi permanen,” katanya.
Ketua Forum DAS Wrati, Henry Ki Demang, mendesak BBWS Brantas segera merealisasikan rencana yang telah disusun. Ia juga meminta kejelasan pembagian peran antarinstansi dalam penanganan Sungai Wrati.
Menurut dia, jika BBWS menghadapi kendala, terutama soal anggaran, maka perlu ada skema kolaborasi yang tegas. “Kalau tidak mampu, sebaiknya kewenangan dilimpahkan ke pemerintah provinsi atau kabupaten,” ujarnya.
Forum DAS Wrati bersama pemerintah desa menyatakan siap membantu proses sosialisasi kepada warga, terutama terkait rencana pelebaran sungai yang berpotensi berdampak pada lahan masyarakat.
Hingga kini, warga di bantaran Sungai Wrati masih menunggu realisasi langkah konkret pemerintah untuk mengatasi banjir yang terus berulang setiap musim hujan.(*)
