OBORNASIONAL.COM, PASURUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pasuruan yang dilaksanakan di Gedung DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin, 30 Maret 2026.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, dengan kehadiran 41 dari 50 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Agenda utama paripurna adalah penyampaian nota pengantar LKPJ oleh Bupati Pasuruan, M. Rusdi Sutejo, yang hadir bersama Wakil Bupati.
Ketua DPRD Samsul Hidayat dalam sambutannya menyoroti sejumlah capaian Pemerintah Kabupaten Pasuruan sepanjang 2025.
Menurut dia, pemerintah daerah memperoleh sejumlah penghargaan tingkat regional maupun nasional, di antaranya penghargaan pembinaan kelurahan dan desa dari Kementerian Hukum, Innovative Government Award 2025 dari Kementerian Dalam Negeri, penghargaan Adiwiyata Nasional, hingga penghargaan perlindungan konsumen pasar tertib ukur.
“Capaian paling penting adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian yang berhasil dipertahankan selama 12 tahun berturut-turut,” kata Samsul.
Ia menyebut keberhasilan itu menjadi hasil kerja bersama antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. DPRD, kata dia, berharap capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam pidatonya, Rusdi Sutejo mengatakan substansi LKPJ 2025 memuat pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, program prioritas pembangunan, kebijakan strategis kepala daerah, serta tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun sebelumnya.
Menurut Rusdi, arah pembangunan 2025 difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan daya saing daerah untuk menopang transformasi ekonomi yang inklusif.
Tiga prioritas utama pembangunan meliputi peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan ketahanan sosial ekonomi berbasis potensi lokal, serta tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.
Ia juga memaparkan indikator makro daerah berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan tercatat meningkat menjadi 5,66 persen atau naik 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 73,02 persen, sedangkan umur harapan hidup mencapai 74,81 tahun.
Pada sektor kesejahteraan, angka kemiskinan turun dari 8,69 persen pada 2024 menjadi 8,21 persen pada 2025.
Meski demikian, Rusdi mengakui rata-rata lama sekolah masyarakat Pasuruan masih berada pada angka 7,47 tahun, yang menurut dia masih menjadi pekerjaan rumah dalam pembangunan sektor pendidikan.
Rapat paripurna ini selanjutnya menjadi dasar DPRD untuk melakukan pembahasan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.(*)
